Sesuai Syariahkah Bisnis Saya ?

 

Sesuai Syariahkah Bisnis Saya ?

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Saya mempunyai permasalahan sbb :

1. Ada seseorang yang meminjam uang kepada saya untuk bisnis menjual barang secara kredit, dimana dia mematok keuntungan 20 %, dan dia menjanjikan 3,5 % keuntungan itu untuk saya. Jadi apakah ini sudah termasuk bagi hasil yang di halalkan?

2. Dalam akadnya apakah harus ditegaskan ini adalah kerja sama usaha bukan peminjaman uang?

3. Terus kalau rugi apakah harus di tanggung bersama?

4. Lalu orang tersebut memberikan agunan berupa sebidang tanah, apakah ini dibenarkan?

Mohon dijawab segera, karena saya takut ini sudah termasuk riba yang dilarang dan diwanti-wanti untuk dijauhi oleh orang tua saya. Demikian ustadz, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Anis – Pontianak

Jawaban:

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, Washshalatu wassalamu `ala Rasulillah, wa ba’d.

1. Mematok keuntungan 20 % itu apa maksudnya ? Apakah dia pasti untung sebesar 20 % dalam bisnisnya yang dibiayai dari uang yang dipinjamnya dari Anda ?

Kalau benar itu maksudnya, jelas sekali bahwa keuntungan itu tidak bisa dipatok demikian. Meskipun biasanya memang selalu untung, tapi yang namanya bisnis dan usaha pasti tidak selamanya mulus. Namun itu urusan dia sendiri bila mematok keuntungan seperti itu.

Yang menjadi masalah adalah kepastiannya untuk memberi Anda 3,5 %. Pertanyaannya adalah : 3,5 % dari apa ? Apakah 3,5 % dari uang yang dipinjamnya dari Anda ? Ataukah 3,5 % dari keuntungan yang didapatnya ?

Kalau 3,5 % dari uang yang dipinjamnya dari Anda, maka jelaslah bahwa dia ingin “menyewa” uang dari Anda alias pinjam dengan cara riba. Dan ini mutlak haram tanpa basa-basi.

Tapi kalau dia mau memberikan 3,5 % dari keuntungan yang didapat dari bisnisnya, tentu saja tidak salah. Sebab yang dibayarkan adalah pembagian keuntungan, bukan pembayaran “sewa uang”.

2. Ya, dalam akadnya apakah harus ditegaskan ini adalah kerja sama usaha bukan peminjaman uang.

3. Kalau rugi biasanya ditanggung bersama, bila akadnya adalah usaha bersama atau bagi hasil. Sedangkan dalam sistem “sewa uang” yang haram itu, kalau bisnis rugi maka pemilik uang sama sekali tidak menanggung apa-apa.

4. Bila orang tersebut memberikan agunan berupa sebidang tanah, bisa dibenarkan. Sebagai jaminan bahwa dia bermaksud baik. Tapi biasanya yang namanya agunan diberikan pada kasus peminjaman uang dengan riba. Sedangkan kalau kerjasama bagi hasil, lazimnya tidak pakai jaminan segala. Sebab landasan kerja sama biasanya adalah saling percaya dengan niat masing-masing.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

 

Pengembalian Modal Mudharabah

 

Pengembalian Modal Mudharabah

Ass.Wr.Wb.

Mudharabah merupakan salah satu sistim bagi hasil dlm perbankan Syari’ah. misalnya Ahmad bermohon ke Bank Syariah untuk membiayai usahanya dengan tambahan modal 10 jt, dengan waktu pengembalian dana tersebut selama 3 tahun, dengan memakai bagi hasil 70:30. bagaimana cara pengembalian uang 10 Jt dari Bank Syari’ah? apakah pengembalian bagi hasil 30% selama 3 tahun sudah termasuk dari pengembalian modal terhadap Bank?

Sabar – Manado

Jawaban:

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, Washshalatu wassalamu `ala Rasulillah, wa ba’d.

Jawaban pertanyaan saudara sangat tergantung isi perjanjian kerjasama Anda dengan pihak bank. Apakah cicilan yang Anda bayarkan itu dianggap sebagai bagian dari pengembalian modal, ataukah semata-mata bagi hasil selama kerja sama masih berjalan.

Kedua pilihan ini bisa-bisa saja atau mungkin-mungkin saja. Semua tergantung dari hitung-hitungan masing-masing pihak. Sebab keduanya tetap bisa dibenarkan dalam syariat Islam.

Umumnya yang namanya sebuah kerja sama bagi hasil adalah dengan kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing mengeluarkan jasa dan modal. Lalu selama perjanjian kerjasama itu masih berlangsung, masing-masing pihak berhak mendapatkan bagi hasil atas keuntungan usaha bersama itu. Besarnya bagian masing-masing biasanya sebanding dengan nilai jasa dan modal masing-masing juga. Namun manakala perjanjian kerjasama itu berakhir, maka pihak pemilik modal berhak mencabut modalnya bila memang masih ada tersisa.

Tetapi ada juga bentuk kerjasama pemberian modal dimana tujuannya memang untuk mendongkrak pengusaha kecil. Maka modal itu diinvestasikan kepada pengusaha agar bisa bergerak, lalu ada bagi hasil atas usaha itu yang bila telah mencukupi nilai tertentu, lunaslah sudah hutang pihak pengusaha. Dengan cara ini, modal yang diberikan lebih mendekati bantuan yang punya nilai ekonomis.

Bentuk kedua ini biasanya dalam bentuk pengadaan alat/barang yang dibutuhkan dalam sebuah usaha. Misalnya sopir bajaj butuh kendaraan untuk menarik penumpang. Maka pemilik modal membelikan bajaj untuknya dan pak sopir mencicil kepada pihak pemodal selama kurun waktu tertentu. Bila harga cicilan itu sudah lunas, maka bajaj menjadi milik bapak sopir. Sehingga tidak perlu lagi harus membayar uang setoran.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

 

Menjual Sebidang Tanah Kepada Seorang Penipu, Bolehkah?

 

Menjual Sebidang Tanah Kepada Seorang Penipu, Bolehkah?

Assalamu’alaikum wr.wb

Ustadz, bolehkah menjual sebidang kepada seseorang yang diketahui pekerjaannya sebagai penipu?

Wassalamu’alaikum wr.wb Jazakumullah khoiron katsir

Ummu Nasywa – Depok

Jawaban:

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, Washshalatu wassalamu `ala Rasulillah, wa ba’d.

Kebolehan bertransksi bisnis dengan seseorang pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan perilaku orang tersebut. Apakah dia muslim ataukah kafir, tidak ada pengaruhnya pada syah tidaknya sebuah transaksi. Ataukah dia ahli maksiat atau ahli bid`ah.

Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah apakah jual beli yang kita lakukan dengan yang berangkutan itu berpengaruh kepada kekafiran atau kemaksiatan yang dilakukannya atau tidak. Misalnya, kita menjual bahan-bahan yang bisa mungkin bisa dijadikannya sebagai sarana kemaksiatan.

Misalnya menjual pisau kepada seorang yang telah dikenal sering menggunakan pisau untuk membunuh. Tentu saja transaksinya syah namun dampaknya membuat jual beli itu terlarang. Sebab kita tahu pasti untuk apakah pisau itu akan digunakan.

Maka dalam kasus Anda, bila Anda menjual tanah kepada seseorang yang secara jelas akan memanfaatkan tanah itu untuk melakukan kemungkaran, sebaiknya Anda tidak menjualnya kepadanya. Sebab bila tanah itu digunakan untuk kemungkaran, Anda pun sedikit banyak punya andil dalam kemungkaran itu.

Sebaliknya, bila sama sekali tidak ada indikasi keterkaitan antara kemungkaran yang dilakukannya dengan barang yang dibeli dari Anda, pada dasarnya tidak ada larangan untuk berjual beli. Hanya saja sebagai orang yang bertransaksi bersama, Anda punya kewajiban untuk mencegahnya melakukan kemungkaran semampu yang Anda sanggup lakukan.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

 

 

Mencatat Bunga Pinjaman Perusahaan Atas Transaksi Ribawi

Mencatat Bunga Pinjaman Perusahaan Atas Transaksi Ribawi

Assalamualaikum

Saya adalah seorang akuntan di sebuah perusahaan yang terkadang perusahaan tsb melakukan pembelian atau penjualan dalam bentuk kredit, maka saya harus mencatat beban bunga untuk mempersiapkan laporan keuangan. Apakah saya termasuk golongan orang yang ada di dalam Al-Quran yang tidak disenangi Allah karena telah mencatat riba ustadz? Syukron Jazakillah

Tia – Cilandak

Jawaban:

Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Kalau menengok matan hadits secara zahir, orang yang mencatat transaksi yang ribawi memang sempat disebut-sebut sebagai orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW.

Jabir bin Abdillah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan hasil riba, dan dua orangyang menjadi saksinya.” Dan beliau bersabda: “Mereka itu sama.” (HR Muslim)

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan dari hasil riba, dua orang saksinya, dan penulisnya.” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)

Sementara itu, dalam riwayat lain disebutkan:

“Orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dan dua orang saksinya –jika mereka mengetahui hal itu– maka mereka itu dilaknat lewat lisan Nabi Muhammad saw. hingga han kiamat.” (HR Nasa’i)

Hadits-hadits sahih yang sharih itulah yang menyiksa hati orang-orang Islam yang bekerja di bank-bank atau perusahaan yang aktivitasnya tidak lepas dari tulis-menulis dan bunga riba.

Namun perlu diperhatikan bahwa masalah riba ini tidak hanya berkaitan dengan pegawai bank atau penulisnya pada berbagai syirkah, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi kita dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah saw.:

“Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seseorang bekerja di bank atau perusahaan yang mempraktekkan riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan ulah golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam.

Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada negara dan bangsa. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang pelik.

Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamar, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama, apabila tekad itu telah bulat maka jalan pun akan terbuka lebar.

Setiap muslim yang mempunyai kepedulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai wasilah (sarana) yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian kita sendiri, sehingga sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh perbandingan, di dunia ini terdapat beberapa negara yang tidak memberlakukan sistem riba, yaitu mereka yang berpaham sosialis.

Di sisi lain, apabila kita melarang semua muslim bekerja di bank atau perusahaan yang menjalankan riba, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai oleh orang-orang nonmuslim seperti Yahudi dan sebagainya. Pada akhirnya, negara-negara Islam akan dikuasai mereka. Dan janganlah kita melupakan kebutuhan hidup yang oleh para fuqaha diistilahkan telah mencapai tingkatan darurat. Kondisi inilah yang mengharuskan seseorang untuk menerima pekerjaan tersebut sebagai sarana mencari penghidupan dan rezeki, sebagaimana firman Allah SWT:

“… Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al Baqarah: 173)

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

Membulatkan Harga Nominal

 

Membulatkan Harga Nominal

Assalamu’alaikum wr.wb

Gimana hukumnya kalau kita membulatkan harga yang sudah tertera di print out, seperti misalnya dalam pembayaran telp pd sebuah wartel. Terimakasih sebelumnya.

Wassalam

Pipit – Purworejo

Jawaban:

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, Washshalatu wassalamu `ala Rasulillah, wa ba’d.

Perkara ini meski kecil namum layak untuk diperhatikan. Sebab ketika seseorang menetapkan harga, yang wajib dibayarkan adalah apa yang telah ditetapkan. Bila ada kekurangan dari uang kembalian karena pecahan nominalnya sulit didapat, paling tidak harus ada pernyataan untuk meminta keikhlasan kepada pihak yang haknya terambil.

Sebab meski nilai uang pecahan itu hanya beberapa rupiah, tetapi bila dijumlahkan pastilah akan menjadi teramat banyak. Untuk itu, pihak penjual harus memastikan bahwa uang kembalian itu utuh, tidak dibulatkan. Dan bila terpaksa harus dibulatkan, sampaikan dulu permintaan kepada konsumen bahwa kembaliannya terpaksa dibulatkan karena alasan teknis. Umumnya pihak pembeli bisa maklum dengan alasan itu tetapi bila disampaikan permohonan maaf serta kesediaan untuk mengikhlaskannya, tentu orang yang merasa dihargai dengan baik.

Sebab sebuah transaksi itu disyaratkan untuk bisa terjadi kesepakatan dan saling ikhlas atas apa yang mereka lakukan.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

 

Investasi di Perusahaan Future Trading

 

Investasi di Perusahaan Future Trading

Assalaamu’alaikum wr.wb.

Ustadz, saya ingin menanyakan hukum bekerja di perusahaan berjangka. Di sana barang yang diperjualbelikan belum tersedia (future trading). Dan bagaimana hukum orang yang melakukan investasi di perusahaan tersebut, apakah termasuk perjudian karena nilai spekulasi yang tinggi.

Atas jawaban ustadz saya ucapkan terima kasih, Jazakumullahu khairan katsiiro.

Wassalam,

Ummu Naufal

Jawaban:

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Bismillah, Washshaltu Wassalamu ‘ala Rasulillah, Waba’du.

Di zaman yang maju sekarang ini, jenis-jenis transaksi jual beli telah merambah ke wilayah yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan dalam benak orang dahulu. Apalagi ditambah dengan kemajuan fasilitas alat komunikasi yang berhasil menjadi bumi ini hanya sebuah bulatan kecil saja.

Maka perdagangan dunia sudah menjadi hal yang lazim kalau seorang pembeli dan penjual melakukan transaksi dan antara keduanya dipisahkan jarak siang dan malam.

Kita di zaman ini mengenal sebuah jenis bisnis baru yaitu Future Trading atau Future Komoditi. Dan sesuai dengan istilahnya, bisnis ini memang merupakan sebuah perdagangan di masa depan. Yaitu sebuah komoditas yang dijual namun baru akan ada wujud komoditasnya itu nanti di masa yang akan datang.

Gambaran sederhananya adalah seorang petani besar menjual padi yang akan dipanennya kepada pihak lain meskipun padinya saat ini sedang atau malah belum ditanam. Namun dia menjual padi itu dengan harga hasil panen nanti. Sebab diperkirakan dalam waktu 3 bulan, padi yang akan dihasilkan dari sawahnya akan mencapai 1 juta ton. Maka saat ini dia sudah menjual padi dengan kuantitas 1 juta ton dan telah menerima uangnya saat ini pula.

Pihak pembeli secara hukum adalah pemilik 1 juta ton padi yang dalam waktu 3 bulan lagi akan segera terwujud. Namun sebenarnya pihak pembeli sama sekali tidak butuh padi sebanyak 1 juta ton. Surat pembelian/hak atas padi 1 juta ton itu pun ditawarkan kepada pihak lain, tentu saja dengan harga yang lebih tinggi.

Pihak lain akan menaksir kira-kira berapa harga 1 juta ton padi pada tiga bulan ke depan. Bila menurut analisa konsultan bahan pangan, harganya akan melambung naik tiga bulan lagi, maka dia pun akan membelinya dari bursa komoditi itu. Demikianlah kepemilikan padi 1 juta ton itu akan berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan lain, antara sekian banyak pialang future komoditi.

Antara Future Trading dengan Bai’us Salam

Sekilas memang ada kemiripan antara future trading ini dengan akad bai’ salam atau salaf, yaitu jual beli dengan pembayaran harga yang disepakati secara tunai, sedang penyerahan barangnya ditangguhkan kemudian pada waktu yang dijanjikan oleh penjual dan disetujui pembeli (jatuh tempo).

Dalam akad salam harga sudah tetap, tidak dikenal padanya penambahan, kenaikan atau pun penurunan harga.

Kebolehan transaksi bai’us salam ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW Dari Ibnu Abbas berkata:

Rasulullah SAW datang ke Madinah, sedang masyarakat Madinah melakukan transaksi salaf (salam) setahun, dan dua tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang melakukan salaf, maka lakukanlah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan waktu yang jelas.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Namun bila menilik lebih dalam serta membandingkan secara cermat antara future komoditi dengan bai’us salam, ada beberapa titik perbedaan yang amat besar. Misalnya pada motivasi pembeli future komoditi. Bila dalam bai’us salam motivasinya adalah semata-mata hubungan antara penjual dan pembeli, namun dalam futue komoditi lebih dari itu.

Sebab pembeli bukan semata-mata berniat untuk membeli barang, namun berniat untuk berdagang atau menjual kembali dengan melihat fluktuasi harga. Dengan hitungan tertentu, pada saat harga barang rendah, dia akan membeli sebanyak-banyaknya. Sambil memperkirakan kapankah nanti harga barang akan naik sesuai dengan usia panen tanaman itu. Bila tiba waktunya, pada saat harga barang tinggi maka ia melepas surat tanda kepemilikan barang.

Begitulah berpindah-pindah dari satu orang ke-orang lain menjual surat berharga tersebut tanpa mengetahui barangnya. Unsur penambahan/kenaikan harga atau penurunan/pengurangan harga setelah transaksi dan pembayaran dilunasi disebut capital gain.

Letak Keharaman Akad Ini

a. Gambling

Unsur penambahan atau pengurangan inilah sebenarnya yang mengandung karakter gambling (maysir). Dalam konteks ini, para ulama memandang bahwa bursa komoditi seperti ini sangat erat dengan sebuah perjudian yang haram hukumnya. Jelasnya dalam bisnis seperti ini, target pembeli adalah melakukan praktek gambling (qimar/maysir) dengan naik turunnya harga barang yang ditentukan oleh pasar. Sebab bukan dengan melihat dan memeriksa terlebih dahulu barang itu. Sehingga baik pembeli maupun penjual sama sekali tidak pernah melihat langsung barang yang mereka perjual belikan. Bahkan transaksi itu hanya lewat pembicaraan telepon.

b. Unsur Jahalah

Hal lain yang membuat tidak diterimanya bisnis seperti ini oleh syariat adalah bahwa pembeli menjual kembali barang yang belum ia terima kepada pembeli kedua atau orang lain. Padahal salah satu syarat dari syahnya jual beli adalah adanya al-Qabdh, yaitu penerimaan barang dari penjual kepada pembeli. Padahal baik penjual maupun pembeli, keduanya sama-sama tidak pernah tahu dimanakah barang itu dan seperti apa rupanya. Bahkan bisa jadi barangnya memang tidak ada sama sekali, entah karena diserang hama dan sebagainya.

Profesi Konsultan pada Future Trading

Adapun memberikan jasa konsultasi untuk keperluan future trading yang mengandung unsur praktek haram seperti di atas termasuk memberikan dukungan untuk suatu kema’siatan atau manivestasi ta’awun ‘alal itsmi. Maka, penghasilan yang diperoleh dari jasa konsultasi ini hukumnya adalah haram.

Hal yang hampir mirip terjadi juga pada bursa saham dan money changher. Kedua model akad ini secara mendasar adalah halal. Tetapi hukum itu berubah jika sudah mengarah pada maisir (gambling), yaitu motivasi jual beli saham untuk mencari selisih keuntungan, bukan penyertaan modal.

Begitu juga pada jual beli mata uang, motivasinya untuk mencari keuntungan dari selisih harga tersebut bukan untuk kebutuhan, misalnya keluar negeri dan lain-lain.

Maka hukum kedua jenis transaksi tersebut berubah dari halal menjadi haram, karena sudah masuk pada judi yang diharamkan Allah.

Wallahu a’lam bishshawab.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Kontributor Oleh : Ahmad Sarwat, Lc.

 

Hukum Lelang dan Mengambil Untung yang Tinggi

Hukum Lelang dan Mengambil Untung yang Tinggi

Pak ustadz,

1. Bagaimana hukum penjualan dengan sistem lelang?

2. Dalam berjualan, apakah dibolehkan menjual dengan mengambil untung yang tinggi. Misalnya telur mentah Rp 500, setelah digoreng kemudian di warung makan kita jual Rp 2.000 (4x lipat)?

3. Bagaimana hukum menimbun barang dagangan? Misalnya orang yang menimbun pupuk sehingga pupuk langka dan kemudian menjual dengan harga tinggi kepada petani? Apakah ada batasan bagaimana kita menyimpan stok barang?

Agus

Jawaban:

Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

1. Hukum Lelang

Lelang adalah sebuah transaksi legal dan syah dalam hukum Islam. Lelang dikenal juga dengan istilah Muzayadah. Rasulullah SAW sendiri melakukan elang kepada para shahabatnya. Dan praktek lelang telah berlangsung berabad-abad dalam perjalanan umat Islam.

Yang dimaksud dengan tidak boleh membeli barang yang sedang ditawar orang lain bukanlah lelang. Karena keduanya sangat berbeda. Dalam contoh kasus yang dilarang untuk membeli barang yang sedang ditawar orang lain adalah seperti demikian: Si A sedang menawar barang dari B tapi harganya belum disepakati. Lalu tiba-tiba muncullah C yang tidak ikut sejak awal penawaran itu dan langsung membeli barang yang sedang ditawarkan kepada A.

Dan dalam hal ini tanpa meminta izin lagi kepada A yang tentu saja membuat A sakit hati. Praktek ini jelas dilarang. Tapi bila dalam tawar menawar itu si C juga ikut serta dalam menawar sejak awal bersama dengan A, lalu B mengatakan akan menjual barang itu kepada siapa saja yang memberi harga tertinggi, maka hal itu boleh dilakukan. Dan itulah yang disebut lelang.

2. Islam tidak membatasi batas maksimal keuntungan yang boleh didapat dari menjual suatu barang. Hanya saja jangan sampai terjadi monopoli di mana sebuah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak hanya dimiliki oleh satu penjual, lalu penjual ini menaikkan harga setinggi-tingginya hingga mencekik masyarakat. Jelas perbuatan ini diharamkan, karena sifatnya zalim dan merugikan orang banyak.

Namun bila tidak ada seorang pun yang terzalimi dengan harga itu dan orang-orang masih punya pilihan untuk membeli di tempat lain dengan harga yang terjangkau, tidak ada salahnya seorang pedagang mengambil keuntungan berlebih.

Contoh yang mudah adalah pada sebuah restoran ayam goreng terkenal. Sepotong ayam di restoran itu bisa berharga Rp 10.000. Sementara di samping restoran itu ada pedagang kaki lima yang juga menjual ayam goreng hanya seharga Rp 3.000,-. Padahal keduanya sama-sama digoreng dan besarnya pun sama. Tetapi restoran itu menaikkan harga sampai 3 kali lipat. Dan ini syah-syah saja hukumnya. Tinggal silahkan masyarakat memilih, mana yang mereka mau beli sesuai dengan isi kantongnya. Dan buktinya keduanya punya pelanggan sendiri-sendiri.

3. Dalam kasus menimbung barang, yang perlu diperhatikan adalah jawaban soal nomor dua. Intinya jangan sampai membuat orang lain terzalimi dengan harga yang mencekik. Tetapi kalau sekedar menyimpang barang dan baru menjualnya hingga harga pasaran cukup baik, tentu tidak salah. Sebab kenaikan harga bukanlah dia yang menentukan, melainkan harga pasar yang berlaku. Apalagi bila barang itu tidak merupakan monopoli yang dimiliki oleh segelintir orang saja. Maka menaikkan harga sesuai dengan harga pasar menjadi hal yang boleh dilakukan.

Wallahu a’lam bishshawab Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Kontributor Oleh : Ahmad Sarwat, Lc.

Diskon & Hutang

 

Diskon & Hutang

1. Bolehkah kita menjual produk/jasa dengan melihat konsumen kita. Umpamanya bila konsumen termasuk orang biasa saja, kita memberikan harga khusus (discount) tapi kalau konsumen orang yang berada kita tidak memberikan discount ?

2. Dalam peristiwa/kisah apakah Nabi SAW pernah berhutang?

Terima kasih atas perhatian & jawabannya.

JJ – Bekasi

Jawaban:

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, Washshalatu wassalamu `ala Rasulillah, wa ba’d.

1. Menjual barang dengan harga yang tidak sama antara satu pembeli dengan pembeli lainnya sebenarnya tidak ada larangannya. Sebab setiap orang berhak untuk menjual barang dengan harga yang menurutnya wajar.

Dan setiap pembeli juga berhak untuk menawar dan meminta keringanan/discount harga pembelian dari penjualnya. Dan bila ada seorang penjual yang memberikan discount khusus kepada pembeli tertentu dengan pertimbangan tertentu, jelas lah bahwa itu merupakan haknya secara penuh.

2. Tentang kasus jual beli secara khusus dimana Rasulullah SAW pernah berhutang kepada seseorang, mungkin bisa Anda dalami dari sirah nabawiyah. Sebab di dalam bab-bab fiqih, kami belum lagi menemukannya. Tapi kebolehan berhutang tentu sudah pasti adanya dan dikuatkan dalam nash Al-Quran Al-Kariem dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Bahkan ayat tentang hutang adalah paling panjang di dalam Allah SWT.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki. Jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu. , kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan , maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282)

Kecuali kisah dimana Rasulullah SAW menggadaikan baju perangnya. Juga kisah dimana Rasulullah SAW pernah menjanjikan untuk memberi hadiah kepada seseorang berupa gelang raja Kisra. Hingga beliau SAW wafat, janji itu belum terkabul hingga datang masa Umar bin Al-Khattab ra dimana umat Islam berhasil menjatuhkan istana putih milik kekaisaran Kisra di Madain, Persia. Saat itu Panglima saad bin Abi Waqqash menyerahkan sepasang gelang emas milik Kisra kepada Suraqah bin Malik yang dahulu saat masih belum masuk Islam pernah dijanjikan akan diberi oleh Rasulullah SAW.

Secara umum, janji untuk memberi gelang emas itu bisa disebut hutang juga bukan?

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

 

Bagaimana Menghitung Bagi Hasil Usaha?

 

Bagaimana Menghitung Bagi Hasil Usaha?

Assalamu’alaikum wr wb

Pak Ustadz, Saya punya sebidang tanah yang dibeli seharga Rp. 32 juta, akan dibangun 5 petak kontrakan yang sewanya Rp. 300rb/bulan. Untuk membangun diperlukan biaya kira2 Rp.60 jt dan bekerjasama (patungan) dengan 3 orang teman masing2 Rp.20jt. Bagaimana sistem bagi hasil dari penghasilan sewa kontrakan perbulan jika perjanjiannya dalam satu tahun uang teman saya tersebut akan saya kembalikan, dan bagaimana juga jika perjanjiannya selama 2 tahun.

Jazakumullah khairon katsiro.

Anas – Ciputat Tangerang

Jawaban:

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, Washshalatu wassalamu `ala Rasulillah, wa ba’d.

Paling tidak ada dua pilihan jenis kerjasama yang bisa Anda lakukan. Pertama, kerjasama bagi hasil yang bersifat terus menerus. Kedua, kerjasama bagi hasil yang terbatas waktunya.

Yang pertama adalah kerjasama dimana ada dua belah pihak. Pihak pertama adalah Anda yang dalam kerjasama ini memiliki saham berupa tanah. Pihak kedua adalah teman-teman Anda yang sahamnya adalah uang masing-masing 20 juta.

Bila kontrakan itu sudah jadi dan sudah ada yang menyewa, uang sewanya dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan besar nilai saham masing-masing. Anda sebagai pihak pertama yang punya tanah, saham Anda itu senilai 32 juta. Sedangkan teman-teman Anda itu totalnya 60 juta. Maka usaha rumah kontrakan itu punya nilai total 32 juta + 60 juta = 92 juta.

Maka besar bagian Anda adalah 32/92 x uang sewa. Sedangkan teman-teman Anda mendapat 60/92 x uang sewa. Tapi skema pembagian keuntungan ini tidak mutlak, yang penting masing-masing saling sepakat dan rela atas ketentuan bagi hasil ini.

Cara kedua adalah dengan akad bai’ul istishna`. Yaitu dua pihak yang bersepakat untuk bekerjasama bukan untuk usaha rumah kontrakan melainkan untuk melakukan proyek pembangunan rumah. Pihak pertama adalah Anda yang punya lahan untuk membangun rumah. Dan pihak kedua adalah teman-teman Anda yang punya uang untuk membangun rumah.

Karena Anda tidak punya uang tunai sebesar 60 juta, maka Anda meminta teman Anda untuk membangunkan rumah di atas lahan Anda. Setelah disepakati gambarnya, didapatlah bahwa biaya riil untuk membangun rumah itu misalnya 60 juta. Untuk jasa membangunkan rumah ini, pihak kedua yaitu teman-teman Anda berhak mendapatkan keuntungan berupa mark-up harga menjadi 90 juta yang harus Anda lunasi selama 5 tahun misalnya. Uang untuk membayar biaya 90 juta itu dihasilkan dari uang sewa kontrakan dari penghuni selama sekian tahun. Artinya selama sekian tahun, pihak kedua berhak mendapatkan uang sewa kontrakan. Lamanya atau besar nilai totalnya bisa dihitung dan disepakati dengan memasukkan nilai sewa rumah itu.

Bila biaya pembangunan sudah terpenuhi, maka rumah itu akan diserahkan kembali kepada Anda. Saat itu barulah Anda bisa menikmati hasilnya.

Cara kedua ini jangan sampai diselewengkan menjadi Anda meminjam uang dari pihak kedua dengan bunga bulanan. Harus dipastikan bahwa pembangunan rumah itu betul-betul dilakukan oleh pihak kedua dan dikelola oleh mereka selama sekian lama sampai harga yang disepakati terlunasi.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

 

Apakah Termasuk Riba?

Apakah Termasuk Riba?

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Mohon penjelasannya, apakah hal ini termasuk dalam kategori riba atau tidak.

Sepupu saya seorang pengusaha konstruksi. Dalam pekerjaannya, sering dia harus mengeluarkan modal kerja untuk membeli bahan-bahan, karena uang muka dari klien tidak mencukupi.

Untuk menutupi kekurangannya, dia suka meminjam uang kakak saya dalam jumlah tertentu, kemudian mengembalikannya dalam jumlah lebih besar sebagai tanda terima kasih.

Jumlah uang gantinya ditentukan sendiri oleh sepupu saya tersebut, sehingga selisih pengembalian uang pinjaman itu bukan karena permintaan yang meminjamkan, tapi karena itikad baik sepupu saya.

Pada saat meminjam, sepupu saya selalu menjelaskan untuk apa uang tersebut (menunjukkan bukti proyek yang akan dikerjakan), dan mengatakan berapa jumlah yang akan dia kembalikan. Dan kakak saya selalu menyerahkan sepenuhnya kepada sepupu saya mengenai jumlah yang akan dibayarkan tersebut, karena menurutnya itu adalah bagi hasil dari keuntungan usaha, sehingga orang yang menjalankan usaha yang lebih tau berapa hasil yang bisa dibaginya.

Apakah hal ini termasuk riba walaupun pengembalian uang pinjaman yang lebih besar itu adalah atas kemauan dan itikad baik dari pihak peminjam? Tidak ada paksaan dari yang meminjamkan, bila dibayar sesuai dengan jumlah yang dipinjampun tidak masalah.

Mohon penjelasannya, terima kasih.

Wassalam.

Chaidir – Cilandak, Jakarta

Jawaban:

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, Washshalatu wassalamu `ala Rasulillah, wa ba’d.

Sebenarnya perbedaan antara riba dan tidak riba dalam kasus ini sangat tipis sekali, yaitu pada akad atau kesepakatannya saja. Karena kelihatannya secara prinsip, keduanya sama-sama rela dan ikhlas.

Jadi lebih baik akadnya diganti dengan bagi hasil dan bukan pinjam meminjam. Konsekuensinya dalam bagi hasil, kalau untung, maka keuntungannya itu dibagi dua dengan prosentase masing-masing yang telah disepakati. Misalnya, 40% buat yang punya modal dan 60% buat yang menjalankan usaha itu.

Tapi, kalau usaha itu merugi pada suatu saat, maka pihak yang memberi modal harus ikhlas kehilangan uangnya. Dia tidak boleh menuntut pengembalian uang itu, karena akadnya bukan pinjam tapi usaha bersama dan bagi hasil.

Disinilah letak perbadaannya dengan pinjaman yang ada ceritakan. Dalam kasus usaha itu rugi, maka kakak anda itukan tidak mau tahu, pokoknya uangnya harus kembali minimal utuh. Kalau tidak, maka tetap dianggap hutang. Sementara dengan sistem bagi hasil, kalau rugi harus ditanggung sama-sama.

Pinjam meminjam seperti yang anda ceritakan itu boleh saja diterapkan asal tidak ada ketentuan ketika mengembalikan harus dengan tambahan. Jadi bila sepupu anda karena merasa berterima kasih ingin berbagi karunia atas hasil usahanya kepada kakak anda, itu boleh saja. Yang penting bukan merupakan syarat atau kewajiban.

Bila suatu saat dia untung besar sampai 300% misalnya, kakak anda sama sekali tidak dibenarkan untuk meminta cipratan walau satu rupiahpun selama sepupu anda tidak memberinya. Haknya hanyalah sebatas uang yang dipinjamkan tidak lebih.

Karena itu, sebaiknya jadikan saja akad itu bagi hasil, karena lebih adil dan imbang.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.